Harga Pakan Unggas Melambung, Sultan DPD Minta Pemerintah Jajaki Impor Gabah Kering
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian terkait menjajaki impor gabah kering giling.
Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya keluhan para peternak ayam dan jenis unggas lainnya saat ini terkait melambungnya harga pakan ternak.
Sebagai informasi, harga pakan saat ini masih tinggi, yakni Rp 8.500-8.800 per kg. Padahal tahun lalu harga pakan Rp 7.500 per kg.
"Dalam situasi kelangkaan suplai pangan dan pakan seperti sekarang ini, saya kira penting bagi pemerintah untuk menjajaki impor gabah kering giling dari negara penghasil utama beras," kata Sultan melalui keterangan resminya, Senin (27/2).
Dia menyampaikan gabah kering bisa dihitung sebagai bahan mentah yang memiliki lebih dari dua produk turunan yang sangat dibutuhkan, yakni beras dan bekatul serta dedak.
Menurut Sultan, ide mengimpor gabah kering mungkin terasa asing, tapi harus coba dilakukan sebagai sebuah langkah ekonomis dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pakan dalam negeri.
Pasalnya, kebutuhan bahan baku pakan di negeri ini sangat tinggi.
Kontribusi pakan terhadap biaya produksi peternakan sendiri mencapai 60-70 persen, tergantung jenis ternak.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menyebutkan dedak dan bekatul memiliki peran penting bagi kebutuhan pakan ternak kecil di daerah.
Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah menjajaki impor gabah kering giling menyikapi harga pakan unggas yang terus melambung
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Usulkan Lima Perbaikan untuk Program MBG Saat Raker Bersama Badan Gizi Nasional
- Rapat Konsultasi dengan Jaksa Agung, Wakil Kepala BAP DPD RI Yulianus Henock Sampaikan Pesan Penting
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Rencana Pemprov Jatim Kembangkan Rute Bus Trans Jatim
- Senator Filep Soroti Insiden 40 Siswa Keracunan Seusai Makan Bergizi Gratis, Simak
- Senator Dedi Batubara Bersama Tim K3 Unsur DPD RI Bertemu Sultan, Berikut Agendanya
- Soroti Penambahan Jumlah Reses DPD RI, ICWI Minta KPK Turun Tangan