Harga Tiket Pesawat di Papua Capai Rp 5 juta
Dewan Papua Ngadu ke Kemenhub
Kamis, 13 Oktober 2011 – 09:27 WIB

Harga Tiket Pesawat di Papua Capai Rp 5 juta
Senada dengan itu, anggota Komisi C DPRD Papua, Yan P Mandenas mengatakan, dalam pertemuan yang meminta agar harga tiket penerbangan di Papua harus segera direvisi ulang karena dinilai sudah sangat tidak wajar. Lebih jauh dmenurut Mandenas, Kemenhub berjanji akan menegur keras dan meninjau ulang izin maskapai penerbangan dengan rute Indonesia timur terutama ke wilayah Papua yang kedapatan menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan tarif maksimum yang telah diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.26 Thn 2010.
Baca Juga:
Hal ini dilakukan, kata Mandenas, setelah Menteri Perhubungan RI, Freddy Numberi bersama Plh Dirjen Perhubungan Udara Bambang T mendengar langsung laporan dari DPRP yang membawa aspirasi dan keluhan masyarakat Papua soal kenaikan tarif penerbangan udara yang dinilai sudah tidak wajar padahal sudah musim liburan.
"Menteri Perhubungan RI, Freddy Numberi mengatakan bahwa harga tarif mahal bagi setiap penerbangan hanya diberikan pada saat masa liburan dan hari raya bahkan harganya tidak bisa bermain seenaknya saja,"tukas Mandenas menirukan perkataan Menteri Perhubungan.
Menyoal penambahan armada pesawat untuk Papua, Menteri Perhubungan lanjut Mandenas, akan meninjau ulang dan memang diharapkan dalam beberapa waktu akan ada penerbangan baru yang masuk ke Papua. (nal/nat)
JAYAPURA - Melambungnya harga tiket pesawat udara dari Jayapura ke beberapa kota baik di Papua maupun di luar Papua, menjadi perhatian Komisi C DPRD
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ikhtiar Musrenbang Kota Pematangsiantar 2025 Meningkatkan Mutu Pendidikan Daerah
- Geger Temuan Ulat di Menu Makan Bergizi Gratis SMPN 1 Semarang, Begini Ceritanya
- Kepala BPJPH Apresiasi Dapur MBG dari Era Mas Pulo Gebang
- Satu Korban Perahu Getek Terbalik di Sungai Musi Ditemukan, 1 Lagi Masih Dicari
- Krakatau Steel Bantu Warga Cilegon Mendapatkan Sumber Air yang Lebih Pasti
- ATR/BPN: Hampir Seperlima Tanah di Jateng Belum Jelas Status Hukumnya