Hargai Demokrasi Ala Jogjakarta

Menjelang wafat, sang raja tidak meniru para pendahulunya dalam menentukan secara serta merta sosok putra mahkota yang nanti akan menggantikannya. Biasanya, proses penggantian dilakukan dengan meninggalkan Keris Jaka Piturun kepada salah satu keturunannya sebagai tanda ahli waris takhta. Hingga meninggal, tidak ada keturunaannya yang diberikan keris tersebut.

     

Karenanya, penobatan KGPH Herjuno Darpito, yang kemudian menjadi KGPH Mangkubumi, dan selanjutnya menjadi pimpinan Keraton Yogyakarta bergelar Sri Sultan HB X, merupakan hasil musyawarah internal para rayi dalem. Yang terdiri dari, adik-adik kandung, sedherek dalem (adik lain ibu), dan sentana dalem (paman, bibi, dan sepupu). Musyawarah para aristokrat itu menggantikan model penunjukan langsung. "Jadi tidak ada alasan, hargai demokrasi ala Jogjakarta, jangan dipaksakan yang lain," pungkas Joyokusumo. (dyn)