Hari Bhayangkara, Polri Berbenah di Tengah Pandemi COVID-19

Kala itu, Maklumat Kapolri pun efektif dijalankan seluruh jajaran polisi di Indonesia. Kerumunan massa dibubarkan, tempat-tempat publik di disinfeksi, warga keluar rumah pun mengenakan masker, serta mengawal jaring pengaman sosial dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk warga yang terdampak pandemi.

Meskipun, Maklumat Kapolri itu sudah dicabut berdasarkan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak. Pencabutan itu mendukung upaya Pemerintah soal penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal ditengah pandemi COVID-19.

Upaya gerak cepat itu, demi memutus mata rantai sesuai kebijakan pemerintah, sekaligus membangun kepercayaan publik bahwa, Polri menjadi salah satu leading sector dalam penanganan COVID-19.

"Berbagai gerak cepat anggota Polri dalam menjalankan instruksi maupun Maklumat Kapolri untuk mengawal bansos, BLT, mengecek situasi masyarakat yang terdampak, persediaan beras, dsb. Terbangunnya kepercayaan membutuhkan waktu dan ketekunan," ujar Argo.

Polri dewasa ini menyadari betul soal diperlukannya pembenahan internal sebagaimana semangat Promoter (Profesional, Modern, dan Tepercaya), yang digagas oleh Tito Karnavian yang diperkuat oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.

Pada era keterbukaan informasi saat ini, gerak-gerik sekecil apapun akan terendus oleh publik. Hal itu merupakan imbas dari 'Tsunami' informasi di media massa maupun media sosial.

Sebab itu, dalam program unggulan Jenderal Idham Azis, salah satu yang diperkuat adalah pemantapan manajemen media. Mengingat, saat ini informasi juga memengaruhi soal pemeliharaan kemamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

"Di tubuh Polri, kebijakan ini hadir sebagai sebuah kesadaran dari tingkat Mabes Polri sampai level terbawah, setiap anggota harus sadar dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan persepsi publik terhadap Polri secara keseluruhan," tutur Argo.