Hari Ini 10 Ribu Massa Sekolah Swasta Berunjuk Rasa
jpnn.com, SAMARINDA - Persoalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) provinsi yang tidak lagi mengucur ke SMA/SMK/MA swasta di Provinsi Kalimantan Timur makin rumit.
Teranyar, musyawarah kerja kepala sekolah swasta (MKKSS) dari berbagai kabupaten/kota Kaltim berencana menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda dengan mengerahkan 10 ribu orang pada 16 Maret.
Padahal, pada hari yang sama, ada pelaksanaan ujian tengah semester (UTS).
Keputusan itu buntut tak ada solusi yang diperoleh dari audiensi Pemprov-MKKSS yang difasilitasi Komisi IV DPRD Kaltim, di Gedung D DPRD, Selasa (14/3) siang.
Pertemuan berlangsung singkat, hanya 30 menit. Dari pemprov, hanya dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim Syafrian Hasani dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Idehamsyah.
Asisten sekprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesra dan asisten sekprov Kaltim Bidang Administrasi Umum berhalangan hadir.
Sementara itu, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim dan kepala Badan Kepegawaian Daerah tak mengonfirmasi alasan ketidakhadiran.
“Saya tawarkan, apa tetap dilanjutkan? Yang mewakili dari pemprov menyampaikan tidak diberi kewenangan mengambil kebijakan,” ucap Zain Taufik Nurrohman, ketua Komisi IV DPRD Kaltim, membuka rapat.
Persoalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) provinsi yang tidak lagi mengucur ke SMA/SMK/MA swasta di Provinsi Kalimantan Timur makin rumit.
- Tim SUP Berjaya di Pattaya, Akmal Yakin Indonesia Mampu Bersaing di Level Global
- Ini Sejumlah Persyaratan Guru PPPK & PNS Ditugaskan di Sekolah Swasta
- Permendikdasmen 1 Tahun 2025: Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ada Batasan Waktu
- Pj Gubernur Kaltim Kunjungan Kerja ke Kukar, Kubar, Mahulu
- Kaltim Siap Jadi Garda Terdepan Kemajuan Bangsa Indonesia
- Terobosan Kemendikdasmen di 2024: Guru ASN PPPK & PNS Bisa Mengajar di Sekolah Swasta