Hari Ini 10 Ribu Massa Sekolah Swasta Berunjuk Rasa
Ketua MKKSS Kaltim Sabran Sudirman menegaskan, ketika petinggi pemprov tak hadir menjadi percuma audiensi dilanjutkan. Dalam kejadian ini, pemerintah memandang sekolah swasta sebelah mata. “Ini pelecehan,” tegasnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim mengatakan, sebagai mediator, kini pihaknya tak bisa melarang ataupun menyuruh MKKSS tak turun ke jalan akibat audiensi tak membuahkan solusi.
Terang dia, pemerintah jangan menganggap remeh persoalan ini.
“Kontribusinya untuk Kaltim juga besar. Mereka juga bayar pajak. Yang bersekolah adalah warga Kaltim,” terang dia.
Sebab, ini bukan hanya masalah BOS provinsi dan insentif, tapi menyangkut kemajuan pendidikan di Kaltim.
“Tanggal 16 ini tolong (pemerintah) menerima dengan baik. Minimal sekprov biar bisa memberi kepastian,” ucap mantan kepala Disdik Kaltim itu.
Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim Syafrian Hasani selepas pertemuan mengatakan, dirinya diperintahkan atasan untuk menghadiri undangan.
Menurut penuturan dirinya, undangan audiensi dari dewan baru sampai Senin (13/3) sore.
Persoalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) provinsi yang tidak lagi mengucur ke SMA/SMK/MA swasta di Provinsi Kalimantan Timur makin rumit.
- Pj Gubernur Kaltim Resmikan Rehabilitasi Bendungan Babulu PPU
- Kaltim Raih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024
- Tinjau Makan Bergizi Gratis, Pj Gubernur Kaltim Siap Sukseskan Program Pemerintah
- Fly Jaya Siap Terbang ke Maratua-Lintas Kalimantan, Akmal: Kami Butuh Transportasi Udara
- Perihal Penarikan Dosen dan Guru Diperbantukan di Sekolah Swasta dan PTS, Begini Saran Anggota DPD RI Lia Istifhama
- Terima Surat DPO Harun Masiku dari KPK, Polisi di Kaltim Bergerak