Hari Pers Nasional, Wartawan Diminta Tak Bela KPK
Kamis, 09 Februari 2012 – 20:02 WIB

Hakim non-aktif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/2). Syarifuddin membacakan pledoi atau nota pembelaan di depan Majelis Hakim. Syarifuddin diduga menerima uang suap sebesar Rp 250 juta dari seorang kurator PT Sky Camping Indonesia (PT SCI), bernama Puguh Wirawan. Foto : Arundono/JPNN
Syarifuddin meyakini pemberian itu lebih tepat sebagai gratifikasi karena tak terkait dengan perkara yang ditangani. "Tapi saya dianggap menerima suap karena tertangkap tangan," kilahnya.
Sementara tim penasihat hukum Syarifuddin saat membacakan pledoi menyatakan bahwa sesuai fakta di persidangan ternyata dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sama sekali tidak terbukti. Tim penasihat hukum menyebut Syarifuddin tidak pernah menyetujui permintaan kurator Puguh Wirawan untuk memberi persetujuan atas atas penjualan asset boedel pailit PT Sky Camping Indonesia (SCI) menjadi non-boedel. Yaitu aset berupa tanah seluas 19.550 meter persegi di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Syarifuddin dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara lantaran diyakini telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama. Yakni menerima uang Rp 250 juta dari kurator Puguh Wirawan, sebagai pelicin untuk persetujuan penjualan asset boedel pailit PT SCI menjadi non-boedel.
Ancaman 20 tahun penjara itu tertera dalam pasal yang dijadikan dakwaan primair, yaitu karena Syarifuddin melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.(ara/jpnn)
JAKARTA - Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang didakwa menerima suap, Syarifuddin, berharap tidak dihakimi oleh pemberitaan. Syarifuddin
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Waspada Hujan Hari Ini di Sejumlah Wilayah di Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: Revisi UU ASN Mengubah Sesuatu, Ada Pasal yang Dipersoalkan, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Ma'ruf Amin Sebut Lebih Baik Kirim Bantuan Ketimbang Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
- Muncul Penolakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Mensos Merespons Begini
- Cak Imin: Tadi Presiden juga Menelepon Saya
- Pernyataan Terbaru Mensos soal Soeharto Pahlawan Nasional