Hari Pertama di Kemensos, Begini Seruan Bu Mensos Tri Rismaharini
jpnn.com, JAKARTA BARAT - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma mengajak jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyatukan semangat dan langkah bersama.
Risma mengingatkan bahwa peran Kemensos itu sangat penting dan ditunggu masyarakat.
“Mungkin yang kita (Kemensos) kerjakan sepertinya ringan. Kita tidak menyadari punya peran sangat penting seperti tanda tangan surat atau apa," kata Risma dalam sambutannya usai serah terima jabatan (sertijiab) dengan Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (23/12).
Menurut Risma, bantuan yang diberikan kepada masyarakat sangat berharga. Dia menegaskan bagi masyarakat bantuan itu sangat besar.
"Memberikan bantuan itu jangan salah ya,
Mereka yang dibantu ini sangat senang, biarpun Rp 100 ribu itu sangat berarti. Bagi kita (Kemensos) mungkin kecil, tetapi bagi masyarakat itu besar sekali,” ungkap Risma.
Wali Kota Surabaya yang menjabat dua periode itu mengingatkan bahwa penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan pekerjaan mudah.
Seperti yang pernah dilakukannya selaku wali kota Surabaya dalam menangani berbagai jenis PPKS seperti gelandang, pengemis, pengamen, ataupun prostitusi.
Ia mencontohkan, bagaimana menangani gelandangan dan pengemis yang ternyata 98 persen bukan warga Surabaya.
“Mereka ini 98 persen bukan orang Surabaya," katanya.
Namun, Risma menegaskan bahwa sekarang ini Surabaya ini bersih dari pengemis, pengamen atau gelandangan.
Mensos Risma meminta jajarannya tidak ragu bekerja dengan sepenuh hati, tulus, dan ikhlas, meskipun berat.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Gerak Cepat, Kemensos Salurkan Bantuan Korban Banjir Makassar
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo