Haris Azhar Desak Bahlil Diaudit, Diduga Biarkan Tambang Ilegal PT GPU di Muba

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diminta bertanggung jawab atas konflik pertambangan ilegal yang terjadi di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Kuasa hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) Haris Azhar dan Muhammad Al Ayyubi Harahap, menuding Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berkontribusi dalam membiarkan praktik ilegal yang dilakukan PT Gorbi Putra Utama (GPU).

Haris Azhar menyoroti peran pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, yang dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan konflik pertambangan di Muba. Ia menilai ESDM melindungi PT GPU dengan tetap memberikan izin usaha pertambangan (IUP) meski perusahaan itu beroperasi di atas lahan milik PT SKB yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah berdasarkan putusan pengadilan.

"Kami meminta dua institusi, Kementerian ESDM dan Polri, untuk bertanggung jawab. ESDM tidak bisa berlindung di balik alasan bahwa mereka hanya mengeluarkan IUP. Padahal, HGU sudah jelas milik PT SKB, dan GPU beroperasi secara ilegal," kata Haris Azhar, dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (17/2).

Ia juga menyebut bahwa masalah ini terjadi dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan semakin parah ketika Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri Investasi. Menurutnya, jika Bahlil tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus serupa, maka ia tidak layak menjabat sebagai menteri.

"Ini bukan kasus pertama, di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, kasus serupa terjadi. Bahlil harus diaudit dan bertanggung jawab atas ketidakberesan ini," tegas Haris.

Muhammad Al Ayyubi menambahkan bahwa konflik antara PT SKB dan PT GPU telah berlangsung sejak 2012. PT SKB telah berulang kali melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT GPU, termasuk perusakan 1.700 pohon sawit milik PT SKB dan kriminalisasi terhadap para pekerjanya. Namun, laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Kuasa hukum juga sudah dua kali memenangkan gugatan yang memutuskan bahwa lahan adalah milik PT SKB.