Haris Azhar Kritik Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, NasDem Ingatkan Kelestarian

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai NasDem menggelar rangkaian diskusi Prakongres III bertajuk ‘Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?’ di NasDem Tower Jakarta, Kamis (8/8).
Salah satu yang hadir, pendiri Lokataru Haris Azhar mengkritik kebijakan pemberian izin tambang eksklusif kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Menurutnya, kebijakan ini hanya memberikan slot izin tanpa memperhatikan aspek teknis dan administratif yang penting dalam pengelolaan tambang.
"Meskipun ormas keagamaan diberikan hak untuk mengelola tambang, prosedur dan regulasi tetap harus dipatuhi," kata Haris Azhar dikutip JPNN.com, Jumat (9/8).
Dia menegaskan bahwa pengelolaan tambang memerlukan perincian yang jelas mengenai izin lokasi, penguasaan lahan, dan mekanisme operasional yang tidak bisa diabaikan.
Haris melihat ada ketidaktransparanan informasi mengenai alokasi tambang dan peraturan yang berlaku.
Dia juga menilai bahwa kebijakan ini hanya memberikan hak eksklusif tanpa memastikan implementasi yang efektif.
Lebih lanjut, Haris Azhar juga menjelaskan kebijakan tersebut tidak memberikan solusi atas berbagai tantangan teknis dalam pengelolaan tambang.
DPP Partai NasDem menggelar rangkaian diskusi Prakongres III bertajuk ‘Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?’.
- Dukung Program RB, Akademisi: Strategis Membina Pemuda Melek Isu Kebangsaan
- Haris Azhar Desak Bahlil Diaudit, Diduga Biarkan Tambang Ilegal PT GPU di Muba
- Haris Azhar Sebut Polri dan Kementerian ESDM Melindungi Tambang Ilegal di Muba
- Lewat Program RBN, NasDem Ajak Pemuda Mengenalkan Sistem Politik di Indonesia
- PT SKB Menang Lagi, Haris Azhar Desak Praktik Tambang Ilegal di Muba Ini Dihentikan
- Pidato di Acara Wantim NasDem, Paloh Singgung Penguatan Kewaspadaan Politik