Haris Azhar Nilai Kejati Banten Lakukan Politisasi Hukum di Pilkada Banten

jpnn.com, JAKARTA - Founder Lokataru Foundation Haris Azhar mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik alat penegak hukum (APH) dalam proses Pilkada serentak di Banten.

Dugaan pelanggaran juga dilakukan para kepala desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.

“Aparatur-aparatur negara atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang. Bukti berjenjang hingga saksi,” kata Haris saat konferensi pers di Kota Serang, Jumat (22/11/2024).

Dalam konfrensi pers, Lokataru Foundation mengungkap sejumlah data, mulai dari keterlibatan para kepala desa hingga ketua Apdesi dalam mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang notabena jagoan diusung Partai Gerindra.

“Hentikan persuasi-persuasi yang diskriminatif. Persuasi yang hanya ingin menguntungkan kelompok tertentu. Tunjukkanlah etika yang baik. Buktikan bahwa dia layak jadi menteri, buktikan kalau para penegak hukum, penegak hukum untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu atau individu tertentu,” ujar Haris.

Jangan Bikin Malu Prabowo

Saat proses Pilkada, kata dia, Mendes Yandri cukup rutin mengunjungi Banten, terutama Kabupaten Serang. Hal ini diduga kuat berkorelasi dengan pencalonan istri Yandri, Ratu Rachmatu Zakiyah yang saat ini menjadi calon bupati Serang.

“Banyak desa lain yang bisa dikunjungi. Kok rajin betul datang ke sini. Biarkan istrinya tidak terbayang-bayangi oleh jabatanya dia. Profesionallah, jangan bikin malu kabinet Prabowo. Perlu kami kabarkan ke istana, kabarkan kepada Pak Prabowo yang masih berkeliling dunia,” ujar Haris.