Haris Azhar Sebut Polri dan Kementerian ESDM Melindungi Tambang Ilegal di Muba

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB), Haris Azhar dan Muhammad Al Ayyubi Harahap, menuding Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melindungi praktik pertambangan ilegal di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Dugaan itu muncul dalam konflik berkepanjangan antara PT SKB dan PT Gorbi Putra Utama (GPU), yang disebut telah berlangsung sejak 2012.

Haris Azhar menyatakan bahwa negara justru memfasilitasi PT GPU dalam melawan PT SKB.

“Kami melihat PT GPU difasilitasi oleh negara untuk melakukan perlawanan kepada PT SKB. Bahkan, karyawan PT SKB yang menghadang alat berat PT GPU justru dikriminalisasi oleh kepolisian,” ujar Haris dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Sementara itu, Ayyubi menambahkan pihaknya telah mengajukan sepuluh laporan polisi terhadap aktivitas ilegal dan dugaan tindak kriminal yang dilakukan PT GPU, tetapi tidak satu pun ditindaklanjuti. Sebaliknya, laporan yang diajukan PT GPU terhadap karyawan dan direktur PT SKB cepat diproses hingga statusnya menjadi tersangka.

“Dua karyawan PT SKB yang dilaporkan akhirnya divonis bebas, karena mereka hanya mempertahankan lahan yang sah secara hukum. Namun, proses hukum ini menunjukkan keberpihakan kepolisian,” tegasnya.

Selain kepolisian, Ayyubi juga menuding Kementerian ESDM turut berperan dalam melanggengkan praktik ilegal ini. PT SKB telah mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung. Namun, PT GPU masih terus beroperasi di lahan tersebut dengan mengandalkan izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM.

“Kementerian ESDM berlindung di balik IUP (Izin Usaha Pertambangan). Padahal, HGU sudah sah milik PT SKB, sehingga aktivitas PT GPU jelas ilegal,” ujar Ayyubi.

Lebih lanjut, Haris Azhar menyebutkan bahwa putusan pengadilan sudah jelas memerintahkan PT GPU menghentikan aktivitasnya. Namun, perusahaan tersebut tetap beroperasi dan bahkan melakukan aksi kekerasan terhadap pekerja PT SKB.