Haris Rusly Moti: Saya Mendapat Informasi Suara Pramono-Rano Tidak Melampaui 50%

Menurutnya, framing pelibatan aparatur negara untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung partai penguasa adalah daur ulang isu setiap kali berlangsung pesta demokrasi, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

“Sebetulnya isu seperti ini hanya pengulangan tiap lima tahunan saja,” imbuhnya.

Dia menambahkan memang takdir partai berkuasa (ruling party) atau koalisi partai pendukung pemerintahan adalah selalu jadi sasaran atau objek tuduhan berbuat curang setiap berlangsung pesta demokrasi.

“Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan adalah di antara partai yang pernah berkuasa dan menjadi sasaran isu kecurangan dan framing pelibatan aparatur negara ketika berlangsung pesta demokrasi,” tuturnya.

Padahal, lanjut dia, di alam demokrasi liberal saat ini, potensi berbuat curang bisa dilakukan siapa saja yang jadi peserta Pilkada.

“Di Jakarta misalnya, justru banyak temuan dugaan kecurangan dilakukan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang didukung partai oposisi,” ucapnya.

Haris Rusly berharap semua pihak tidak memanaskan situasi jika pada akhirnya diputuskan Pilkada Jakarta berlangsung dalam dua putaran.

Dia meminta semua pihak untuk lapang dada menerima jika Pilkada Jakarta berlangsung dalam dua putaran.