Haris Rusly: SBY Kehilangan Akal Hadapi Nazaruddin

Demikian juga halnya dengan pemberian sanksi terhadap Nazaruddin yang diduga terkait dengan kasus suap Sesmenpora. Menurut Haris, mestinya diperintahkan saja Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum  untuk mengumumkannya.

"Apakah itu sanksi Nazaruddin dicopot dari posisi Bendahara Umum Demokrat dan dicopot dari posisi Bendahara Fraksi Demokrat di DPR, serahkan saja eksekusinya kepada Ketua Umum Demokrat hingga masalah tidak melebar," ungkapnya.

Disebutkan, kasus hukum yang menimpa Nazaruddin dikemas sedemikian rupa untuk menjaga konsistensi dan penyelamatan pencitraan.

"Kalau SBY mau konsisten dengan penegakkan hukum dan memberantas korupsi, kader lainnya seperti Wakil Ketua Demokrat Jhonny Allen disebut di persidangan PN Tipikor terkait suap dana stimulus pembangunan dermada dan bandara di kawasan Indonesia Timur, juga melanggar etika," pungkas Haris Rusly. (fas/jpnn)