Harjamukti Diambil Alih Kemenhub, Daerah Ini Kehilangan Rp 1,5 Miliar

jpnn.com - KESAMBI - Pemerintah Kota Cirebon terancam kehilangan pendapatan asli daerah (PAD)-nya sekitar Rp 1,5 miliar per tahun, jika kementerian pimpinan Ignasius Jonan mengambil alih pengelolaan terminal bus Harjamukti.

Hal ini diakui Kepala Dishubinkom Kota Cirebon, H Sukirman. Namun menurutnya dengan pengambilalihan, pengelolaan terminal tidak lagi memberatkan pemkot.

Terkait rencana tersebut, kata dia, pihaknya tengah menunggu teknis peraturan pengambilalihan aset terminal. Termasuk soal personel petugas terminal yang akan ditempatkan di Terminal Harjamukti.

“Apakah mau ditugaskan oleh pusat, atau masih memakai dari pemerintah daerah ini sedang kita tunggu,” ucapnya dilansir Radar Cirebon (Grup JPNN.com), Minggu (28/6).

Pemerintah Kota Cirebon, kata dia, sudah siap untuk menyerahkan aset tersebut ke pemerintah pusat. Mengingat, sesuai dengan aturan yang ada, terminal bus tipe A atau bus yang melayani Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), pengelolaannya harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara untuk terminal tipe B atau terminal busa angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tak masalah itu kalau diambil alih oleh provinsi. Karena ketika rusak, semua akan ditangani oleh APBN,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal Bus Harjamukti, Zaenal Arifin mengatakan rencana pengambilalihan terminal akan dilakukan pada tahun 2016. Saat ini, pihaknya sudah melakukan pendataan aset yang akan diserahkan ke Kementrian Perhubungan. Termasuk aset bangunan, dan juga kios-kios yang ada dalam terminal.

Diakuinya, setiap tahun PAD dari terminal memiliki target Rp 1,5 miliar. Namun hanya bisa terealisasi Rp 1,2 miliar. Dari total PAD itu, dishub menganggarkan sekitar Rp 400juta untuk biaya perawatan dan pengelolaan Terminal Harjamukti.