Harkat dan Martabat PKS Terusik?

JAKARTA - Jika benar incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2009 mendatang, keputusan tersebut secara substansi berpotensi untuk mengungkit-ungkit harkat dan martabat partai-partai koalisi di mata rakyat.

"Terutama harkat dan martabat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai nomor empat besar hasil pemilu legislatif 9 April lalu," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Iberamsjah MS, di Jakarta, Rabu (13/5).

Keputusan SBY tersebut, lanjut Iberamsjah, mestinya dijadikan momentum dan pintu masuk bagi PKS untuk merealisasikan berbagai peringatan yang selama ini telah dikumandangkannya ke masyarakat. "Jika hal itu tidak dieksekusi oleh PKS dan partai koalisi lainnya, jangan harap hal-hal yang prinsip dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh SBY di masa datang akan dibicarakannya dengan partai koalisi, baik di parlemen maupun di pemerintahan," kata Direktur Operasional Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik UI itu.

"Presiden dan wakil presiden adalah jabatan politis. Untuk itu, kompromi dan legitimasi partai peserta koalisi hendaknya jadi elemen utama. Dalam konteks koalisi, sebuah partai besar tidak pada tempatnya untuk memaksakan kehendak atas dasar perolehan suara yang diraihnya. Proses mengambil keputusan melalui forum dialog jauh lebih menguntungkan untuk bangsa dan negara ini ke depan," ujar Iberamsjah.