Harry Tanoe Diminta Dengar Penolakan Miss World

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Inggrid Kansil meminta panitia penyelenggara Miss World memperhatikan penolakan Ormas Islam terkait perhelatan Miss World. Ormas menganggap perhelatan itu sebagai ajang pamer aurat.
"Jika beberapa ormas Islam, menunjukkan mosi ketidaksukaan karena adanya ajang pamer aurat, mohon ini menjadi catatan penting bagi kepanitiaan Miss World," kata Inggrid saat dihubungi, Sabtu (7/9).
Ia pun meminta panitia penyelenggara Miss World memperhatikan konten acara tersebut. Mereka harus menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim.
"Sehingga penyelenggaraan Miss World juga memiliki sensitifitas keberagaman nilai dan budaya," kata istri Syarief Hasan ini.
Meski begitu, politisi Partai Demokrat ini menambahkan, penyelenggaraan Miss World tidak sepenuhnya memberi efek negatif. Ajang itu juga memiliki nilai positif bagi Indonesia.
"Pada dasarnya tentunya kita menghargai ajang kontes dunia diadakan di Indonesia, karena secara tidak langsung akan mempromosikan Indonesia," kata Ingrid.
Aksi demonstrasi Ormas Islam digelar di depan Gedung MNC Group, Kebon Sirih, Jakarta Pusat guna menuntut pembatalan kontes Miss World di Indonesia, Jumat (6/9). Penolakan ini diwarnai dengan penyebaran surat terbuka dari Forum Umat Islam (FUI) untuk Bos MNC, Hary Tanoesoedibjo selaku penyelenggara dari kontes kecantikan ini.
Surat yang dibacakan oleh Sekjen FUI KH Muhammad al Khaththath itu berisi ajakan kepada pengusaha yang dikenal dengan nama Hary Tanoe itu agar masuk Islam dan menghentikan kontes Miss World.
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Inggrid Kansil meminta panitia penyelenggara Miss World memperhatikan penolakan Ormas Islam terkait perhelatan
- Padi Siap Panen Terendam Banjir di Grobogan, Wamentan Langsung Lakukan Hal Ini
- Minta Riza Chalid Kooperatif dengan Kejagung, Sahroni: Biar Terang Benderang!
- Seusai Membongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi Bakal Audit Seluruh BUMD Jabar
- KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi
- Polisi Dinilai Selewengkan Restorative Justice di Kasus WN India Vs Perusahaan Saudi
- Pengangkatan CPNS & PPPK Ditunda, Muhdi: Sulit Dipercaya