Harta Bakrie Menguap Hampir 90%

Sementara itu, korban lumpur Lapindo tak bosan-bosan mendatangi ibu kota. Setelah awal Desember lalu warga yang desanya masuk dalam peta berdampak sesuai kesepakatan 22 Maret 2006 mendatangi Jakarta, kali ini giliran mereka yang desanya belum masuk peta. Mereka selama ini merasa hak-haknya diabaikan. ’’Saya sebagai petani tambak tak bisa produksi udang dan bandeng lagi karena tambak saya dan 865 hektare yang lain tercemar. Kami merasa hak kami dirampas Lapindo,’’ ujar Mundir D.I., warga Desa Permisan, dalam jumpa pers di kantor Kontras, Kamis (11/12).

Menurut dia, peta terdampak yang dibuat pada 22 Maret itu hanyalah akal-akalan Lapindo untuk mengurangi tanggung jawab. ’’Saya juga gagal panen. Padahal, jika lumpur ini sampai 30 tahun lagi, uang negara akan habis (di luar peta itu ganti rugi jadi tanggung jawab pemerintah, Red). Ini permainan macam apa?’’ ungkap M. Irsyad dari Desa Besuki Timur.

Karena itu, mereka menuntut agar pemerintah dan Lapindo segera menangani kerusakan yang terjadi dan memulihkan aspek kehidupan mereka. Mundir dan Irsyad datang bersama sekitar 500 korban Lapindo di luar peta terdampak. Mereka menginap di sejumlah tempat seperti Kontras dan

Ada pula warga Desa Siring Barat dan Desa Ketapang. Kawasan desa tersebut mengalami dampak lumpur Lapindo. Selain hilangnya mata pencaharian, air minum dan udara tercemar. Rumah mereka juga mengalami retak di sejumlah tempat akibat penurunan tanah. ’’Kami tunggu bukti nyata pemerintah untuk penuhi hak kami hingga akhir tahun ini. Jika tidak diperhatikan, kami siap beraksi di Sidoarjo dan Jakarta. Ini tidak main-main,’’ tegas Jarot S. Suseno dari Desa Siring Barat.