Harta Kekayaan Calon Panglima TNI Diklarifikasi ke KPK

JAKARTA- Rombongan Komisi I DPR RI mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (22/9). Mereka ingin meminta klarifikasi terkait harta kekayaan calon Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono. Jika ditemukan ada penyimpangan, tidak menutup kemungkinan DPR akan menggugurkan calon tersebut.

"Kami berlima hadir ke KPK ini dalam rangka fit and proper test calon Panglima TNI besok pagi," ungkap Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin sesaat sebelum memasuki Gedung KPK.

Sesuai jadwal, kata Tubagus, hari ini Komisi I mengagendakan pemeriksaan administrasi calon. Terdapat dua tim yang diturunkan ke lapangan untuk mengumpulkan data. Satu tim ke KPK guna mengklarifikasi harta kekayaan calon sedangkan tim lainnya mengunjungi Komnas HAM guna mengklarifikasi rekam jejak calon dari perspektif hak asasi manusia.

"Tim satunya ke Komnas HAM untuk ngecek apakah calon pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak," ujarnya. Jika dari hasil pemeriksaan administrasi ini ditemukan ada penyimpangan (sisi harta kekayaan dan HAM)yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, Komisi I siap menolak calon panglima yang diajukan.