Harta Segera Disita, Djoko Pertanyakan KPK
Selasa, 05 Februari 2013 – 10:18 WIB

Harta Segera Disita, Djoko Pertanyakan KPK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang berencana menyita aset kekayaan tersangka kasus dugaan korupsi Simulator SIM Irjen Pol Djoko Susilo. Namun kuasa hukum jenderal bintang dua itu pun mempertanyakan apakah penyitaan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Menurut Hotma lagi, penasehat hukum tidak merasa perlu mengetahui berapa banyak harta kekayaan kliennya. "Kecuali kalau KPK melakukan penyitaan, disitu kita baru bergerak. Kalau mau sita, harus berdasarkan undang-undang dan izin pengadilan," imbuhnya.
"(Sampai saat ini) belum ada (yang disita), mending tanya KPK," kata kuasa hukum Djoko Susilo, Hotma Sitompul kepada wartawan di kantor KPK, Selasa (5/1). Dicontohkan Hotma, kalau memang KPK menyita rumah, itu juga harus dicek. "Apa betul itu rumah DS atau kerabatnya," katanya.
Terpenting, lanjut dia, apakah penyitaan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan UU. "Kalau KPK tidak bicara hukum, kita tidak mau ikut-ikutan," tegasnya. Ia menambahkan, apapun tindakan lembaga anti rasuah itu seharusnya sesuai dengan UU yang berlaku. "Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, sepanjang itu tindakan hukum yang dilakukan KPK," bebernya.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang berencana menyita aset kekayaan tersangka kasus dugaan korupsi Simulator SIM Irjen Pol Djoko
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar