Harus Ada Info Valid bagi Seluruh Kepala Daerah ketimbang Tenaga Honorer Resah

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan tenaga honorer sedang resah karena isu soal model baru pegawai pemerintah dengan perjanjian atau PPPK.
Mereka khawatir akan dirugikan oleh skema PPPK yang disepakati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan asosiasi pemda.
Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baitih mengungkapkan isu tersebut menimbulkan tanda tanya besar.
Menurut Nur, isu itu muncul karena tidak ada informasi dari para kepada daerah yang hadir dalam rapat koordinasi KemenPAN-RB, BKN, dan asosiasi pemda pada 18 Januari lalu.
"Karena tidak ada bocoran dari para kepala daerah yang hadir dalam rakor itu, maka muncul informasi seperti itu," kata Nur kepada JPNN.com, Rabu (1/2).
Oleh karena itu, dia berharap agar para ketua umum asosiasi pemda, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, segera memberikan sosialisasi atau bocoran info kecil kepada pada kepala daerah lainnya.
Nur beralasan info yang tidak pasti akan membuat masing-masing daerah memiliki tafsir sendiri-sendiri soal PPPK.
"Saya yakin tidak mungkin juga pemda membuat kesepakatan yang sifatnya jebakan Batman buat tenaga honorer di daerahnya ketika sudah ada win-win solution dari pemerintah pusat," ucapnya.
Sebaiknya persoalan tenaga honorer tidak dikotak-kotakkan berdasar jenis jabatan, baik guru, tenaga kesehatan, mapun administrasi, karena mereka telah mengabdi.
- 5 Berita Terpopuler: Permintaan Kepala BKN Sangat Serius, Pengangkatan PPPK Bakal Tuntas 2025, Ini Buktinya
- Kepala Daerah Siap Mendatangi MenPAN-RB, Pengangkatan PPPK Tuntas 2025
- Permintaan Serius Kepala BKN kepada ASN, PNS dan PPPK, Silakan Disimak
- 5 Berita Terpopuler: Dokter Terawan Buka-Bukaan, Gaji PPPK Sudah Disiapkan, Segera Cek Lokasi ATM Deh!
- Gaji PPPK 2024 Tahap 1 Sudah Disiapkan, Sebegini, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Sudah Saatnya Pengangkatan R2 & RE jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Ada yang Bikin Kecewa