Harus Ada Jaminan Perlindungan bagi Warga Negara

Di tempat yang sama Ketua Komite I DPD Dani Anwar menambahkan, Komite I DPD menyampaikan pandangan dan pendapatnya sebelum Komisi I DPR dan Pemerintah membahas RUU Intelijen Negara. “Sebelum Sidang Paripurna DPD tanggal 8 April, Komite I DPD akan menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU Intelijen Negara,” paparnya.

 

DPD juga menilai selama ini beberapa regulasi gagal dalam menguatkan jejaring kerja intelijen sebagai pilar sistem pertahanan dan keamanan negara, maupun memperkokoh kerangka kerja yang demokratis. "Kalau regulasi ini tidak segera diperbaiki maka kegiatan intelijen tidak mengimbangi perlindungan dan kebebasan warga negara dengan penguatan kapasitas dinas-dinas intelijen," pungkas Dani Anwar. (fas/jpnn)