Harus Ada Penataan Ulang Proses Legislasi di DPR

Bahkan mengacu pada Pasal 20 Ayat 2 yang membahas RUU itu adalah Presiden bersama DPR. Artinya, kata Saldi Isra, fraksi-farksi tidak punya dasar hukum untuk membahas RUU yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan DPD.

"Kalau RUU tersebut berkaitan dengan kewenangan DPD maka berlaku mekanisme tripatrit antara DPR, DPD dan Presiden dengan terlebih dahulu menyelesaikan urusannya masing-masing. Dalam rapat-rapat hanya ada tiga suara yakni DPR, DPD dan Presiden. Fraksi-fraksi dengan sendirinya jadi urusan internal DPR," terang Saldi Isra. (fas/jpnn)