Harus Ada UU Standarisasi Gaji Pejabat Negara
Selasa, 25 Januari 2011 – 03:03 WIB

Harus Ada UU Standarisasi Gaji Pejabat Negara
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengusulkan agar DPR dan pemerintah segera membuat Undang-Undang tentang standarisasi gaji bagi pejabat negara. Tujuannya, untuk mencegah kesenjangan (disparitas) gaji antarpejabat lembaga tinggi negara.
"UU Standarisasi Gaji ini sudah mendesak," ujar Taufik kepada wartawan di DPR, Senin (24/1). Menurutnya, dengan adanya UU Standarisasi Gaji maka besaran gaji seluruh pejabat negara akan diketahui publik.
Baca Juga:
Taufik yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itupun mencontohkan gaji pegawai di Kemenkeu yang tertinggi dibanding kementrian lain. Demikian pula dengan gaji beberapa direksi BUMN yang melebih gaji presiden. "Apalagi gaji Gubernur BI," katanya.
Ditambahkan pula, PAN akan mendorong pembuatan UU Standarisasi Gaji. "Solusinya (RUU Standarisasi Gaji) harus segera dibahas. PAN akan mencoba menyamakan persepsi dengan fraksi lain di DPR," tandasnya.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengusulkan agar DPR dan pemerintah segera membuat Undang-Undang tentang
BERITA TERKAIT
- Kasus Pembunuhan Kesya, Wakil Ketua MPR RI Terima Keluarga Korban & Tindaklanjuti ke Pimpinan TNI AL
- ASN Pemkab Karawang Masuk Kerja Lebih Siang Selama Ramadan
- Seorang Wisatawan asal Bogor Hilang Terseret Ombak di Pantai Carita
- Pemkab Jembrana Merger Dinas untuk Efisiensi Anggaran Maupun Kinerja
- Satgas Cartenz Masih Selidiki Kasus Rumah Terbakar di Pruleme
- Honorer Bisa Tenang, Pemda Janji Tak Ada PHK, Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu Dijamin