Harus Berantas Mafia Honorer

JAKARTA -  Terungkapnya adanya mafia hononer  di lembaga pemerintahan membuat anggota DPR angkat suara lagi.  Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain, misalnya, langsung ikut bereaksi dengan mengatakan pendataan tenaga honorer kategori I dan II memang banyak manyisakan masalah.

”Pengaduan-pengaduan dari daerah itu benar adanya. Sebab, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara kategori II (K II) diseleksi sesama K II,” katanya.

Masalahnya, kata Malik lagi, banyak tenaga honorer yang lolos di K I ternyata masuk di K II. Sementara yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”BKD ini menghimpun data honorer dari satker/dinas di provinsi maupun kabupaten/kota," ujar politisi muda asal PKB ini.

Untuk guru agama, lanjut pria yang akrab dipanggil Malik ini, di bawah koordinasi langsung Kemenag. Tidak beresnya pendataan menurutnya disebabkan oleh banyaknya manipulasi pendataan honorer di bawah. Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah.