Harus Dibalas dengan Travel Advisory

Di Indonesia, tambah dia, sangat terbuka, sangat demokratis sehingga masyasrakat bisa berekspresi terhadap keputusan pemerintah atau institusi manapun dengan cara-cara yang terukur.  Artinya demonstrasi yang dilakukan oleh LSM, itu sah2-sah saja, mengingat kedaulatan negerinya telah dilecehkan. Tapi bahwa ada pelangaran etika dengan melemparkan kotoran, itu juga diakui. Itu jadi urusan hukum yang polisi menyelesaikan,” ujarnya.

Namun demikian Muzani meminta agar pemerintah lebih hati-hati menyikapi persoalan ini. “Kita tidak boleh terpancing, substansi masalahnya adalah di Tanjung Berikat, masalah kedaulatan yang harus diselesaikan secara benar oleh kedua negara,” ujarnya.

Pernyataan berbeda diungkapkan Wakil Ketua DPR Anis Matta. Sekjen PKS ini dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah jangan terpancing mengeluarkan pernyataan yang sama yakni melakukan travel advisory terhadap Malaysia. ”Kita jangan terjebak di dalam kasus ini. Karena kalau salah melangkah, bisa jadi akan menjadi bumerang. Kita harus mengedepankan masalah diplomasi dan hukum. Kalau tren hubungan dengan tetangga memburuk, citra Indonesia di mata internasional tidak bagus. Ide ini harus digalakkan walaupun tidak populer,” ujar Anis.

Menurut Anis, sikap keras pemerintah Indonesia menghadapi Malaysia justru akan menyengsarakan warga Indonesia di Malaysia. Apalagi kalau Malaysia memulangkan TKI ke Indonesia. “Misalnya kalau mereka memulangkan tenaga kerja, dan saya kira ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat,” imbuhnya.