Harus Jeli Baca Gelagat Malaysia

JAKARTA - Hari ini, pemerintah RI dan Malaysia duduk satu forum dalam pembicaraan bilateral tahap pertama percepatan penuntasan perundingan garis batas maritim RI-Malaysia. Namun disinyalir, ajang ini diduga akan dimanfaatkan Malaysia untuk mendorong penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (MI) yang melemahkan posisi Indonesia.

Melihat gelagat ini, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah RI menolak hal itu, dan menggantingan perundingannya dengan melibatkan negara-negara Asean yang lain. “Masih ada satu hari hingga esok untuk melakukan lobi-lobi dan terobosan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Menlu,” katanya.

Taufik mengatakan perundingan itu jangan hanya sekadar perundingan. Tapi harus ada inovasi ekspansi lobi politik yang tidak hanya berbicara sekadar hubungan, tetapi juga semangat kebersamaan negara Asean. “Sehingga perlu ada pihak ketiga, dari negara Asean untuk menengahi masalah ini. Sehingga tidak perlu kasus perbatasan selalu dibawa ke Mahkamah Internasional,” ujar Taufik, kepada INDOPOS (grup JPNN), kemarin (5/9).

Pernyataan Taufik itu didasari atas pernyataan Wamenlu Malaysia Richard Riot menanggapi pidato Presiden SBY di Mabes TNI, Cilangkap. Dalam pernyataan yang dilansir AFP tersebut, Riot mengusulkan penyelesaian perbatasan dilakukan melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Di dalam surat kabar itu, Riot yakin bahwa penyelesaian di Mahkamah Internasional berpeluang  diterima Indonesia karena sesuai keinginan Presiden SBY agar menuntaskan masalah perbatasan dalam waktu cepat. Perundingan jelas akan memakan waktu yang lama dibanding melalui persidangan MI.