Harus Lebih Selektif Mekarkan Daerah

JAYAPURA - Memasuki tahun 2013, eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua diminta untuk lebih selektif dalam merekomendasikan pemekaran daerah otonom. Terkait usulan pemekaran daerah, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas berharap eksekutif dan legislatif tidak terlalu mudah menindaklanjuti aspirasi pemekaran tanpa melihat sejumlah indikator yang berkaitan.

   

Dikatakan, Fraksi Pikiran Rakyat menilai bahwa proses pemekaran yang ada di Papua saat ini, berjalan secara proradis tanpa ada acuan menyangkut postur ideal mengenai jumlah kabupaten dan kota yang selayaknya ada di Papua.

   

Untuk itu, Fraksi Pikiran Rakyat merasa perlu merumuskan grand design atau postur ideal jumlah kabupaten di Papua. Menurut Mandenas, harus mengacu pada beberapa hal fundamental yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 maupun aspek lain seperti kelayakan jumlah penduduk, kesiapan SDM dan potensi lokal.

   

Dengan demikian proses usulan daerah otonom baru di Papua tak lahir sebagai buah kontestasi elit politik semata melainkan mengacu pada design komperhensif yang telah dirumuskan dengan merujuk pada pra sayarat kewilayahan yang ideal.