Harusnya BPK Juga Periksa Sri Mulyani soal Hambalang

Dari sisi substansi, sambungnya, sebelum PMK tersebut keluar maka sebuah proyek tahun tunggal yang tengah berjalan tidak bisa diubah menjadi tahun jamak. "Nah pertanyaan yang seharusnya dijawab BPK adalah, mengapa PMK tersebut diterbitkan? Apakah untuk menjadi payung hukum agar pengubahan kontrak tahun tunggal menjadi tahun jamak dimungkinkan, ataukah untuk menertibkan proyek tahun jamak? Yang bisa menjawab ini tentu Menkeu yang menerbitkan PMK dan para pejabat eselonnya," ulas Dradjad.

Karenanya anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 2004-2009 itu menganggap Sri Mulyani yang kini menjadi managing director Bank Dunia  perlu diperiksa BPK. "Karena kalau melihat rentang waktunya, saya menduga SMI seperti terpaksa terpaksa menerbitkan PMK itu," pungkasnya.(ara/jpnn)