Harusnya Ibas Ikut Disalahkan

Karena itu Hendardi menganggap langkah SBY menggusur Anas tanpa menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), benar-benar menjadi preseden buruk bagi tata kelola partai di Indonesia. Apalagi, lanjut Hendardi, kondisi itu masih diperparah dengan sikap SBY yang menampilkan diri sebagai sosok paranoid menghadapi rendahnya elektabilitas PD hingga rela mengorbankan kepentingan negara.

"Perlu diingat bahwa SBY adalah Presiden dan tidak tepat kalau harus memimpin penataan partai. Bagaimana para menteri bisa dituntut untuk fokus kerja, sementara presidennya juga sibuk urus partainya sendiri?" terangnya.

Selain itu, lanjutnya, lazimnya mesin partai tak hanya dijalankan oleh ketua umum, tapi juga sekretaris jenderal. Hanya saja, SBY ternyata tidak menganggap Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas selaku Sekjen PD sebagai bagian dari kegagalan dalam mengurus partai.

 

"Jadi seharusnya SBY juga mesti memberikan penilaian yang sama dan adil di publik terhadap Ibas sebagai Sekjen dan menyadari sebagai bagian kekeliruannya berjudi menaruh anaknya yang masih belia untuk urusan penting dalam politik," ujarnya.(gir/jpnn)