Harusnya Kubu Ical Tahu Yasonna Hanya Pelaksana UU
jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono menuai kecaman dari pihak Aburizal Bakrie. Kubu Ical -sapaan Aburizal- bahkan menuding Yasonna telah merecoki urusan internal Golkar.
Namun, anak buah Agung di Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa menilai kubu Ical justru tak tahu undang-undang sehingga menganggap Yasonna melakukan intervensi. Agun mengatakan, Yasonna selaku menkumham hanya melaksanakan undang-undang.
"Mereka (kubu Ical, red) lupa kalau menkumham hanya melaksanakan UU saja. Kami juga menyayangkan langkah menkumham ini dikatakan intervensi, bahkan disebut begal demokrasi," kata Agun kepada JPNN, Senin (16/3).
Mantan pimpinan komisi II DPR itu justru menuding kubu Ical mengajak partai lain mencampuri urusan Golkar. Buktinya, kubu Ical mengajak anggota DPR dari fraksi lain untuk menggalang hak angket ke Yasonna.
Selain itu, Agun juga menganggap aneh laporan kubu Ical ka Polri bahwa kepengurusan Golkar hasil munas di Ancol telah memalsukan dokumen. Padahal, kata Agun, justru kubu Ical yang mengumbar rekayasa dan intimidasi yang terbukti dengan rekaman suara Nurdin Halid saat menggiring para pengrus Golkar daerah untuk memenangkan Ical.
"Kami sangat prihatin, munas Jakarta dilaporkan memalsukan dokumen. Sementara bukti rekaman, ancaman dan tekanan menunjuk pelaksana tugas, itu semua jelas-jelas rekayasa dan intimidasi. Semuanya kan sudah dibuktikan di mahkamah partai yang dihadiri kubu ARB (Aburizal Bakrie, red) juga," tuturnya.
Karenanya Agun berharap sebaiknya urusan Golkar diselesaikan secara internal tanpa melibatkan partai lain. ”Mari kita bersama-sama menyelesaikan internal partai dan bukan dengan partai lain. Ini demi memenangkan pileg dan pilpres 2019," pungkasnya.(esy/jpnn)
JAKARTA - Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono menuai kecaman dari pihak Aburizal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti
- Irjen Karyoto Sebut Ada 6 TPS Sangat Rawan di Jakarta
- Ketua PKB Mengingatkan Hasbiallah Ilyas soal OTT KPK
- Kapolres Bolaang Mongondow Minta Warga Bijak Menyaring Info menjelang Pencoblosan
- Ketua MRP Papua Barat Daya: Jangan Golput, Pastikan Pesta Demokrasi Aman dan Lancar