Harusnya TNI dan Polisi Malu Sama Rakyat
Jumat, 08 Maret 2013 – 08:21 WIB
JAKARTA - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat sangat menyesalkan insiden di Markas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKI) dan Markas Kepolisian Sektor Martapura, Sumatera Selatan, Kamis (7/3). "Ini sangat memalukan," tegas Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, Kamis (7/3), kepada wartawan. Lebih jauh dia menegaskan, seharusnya konflik itu bisa dicegah. Menurutnya, pergerakan pasukan TNI sebanyak itu seharusnya bisa terpantau oleh pimpinan. "Karenanya perlu dilakukan audit di kesatuan setempat," tegasnya. Dia menambahkan, apapun yang terjadi di lapangan, persoalan ini harus diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku. (boy/jpnn)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, harusnya malu sama rakyat yang sudah membayar pajak dan menggaji aparat negara tersebut. "Masak aparat negara berbuat kayak gini, mereka kan dihidupi dari pajak rakyat. Seharusnya malu dong pada rakyat yang sudah taat membayar pajak," sindir Aboebakar.
Dia menegaskan, Komisi III DPR meminta Kepala Polri dan Panglima TNI mengkondisikan jajarannya agar keamanan stabil. Kata dia, jangan sampai ada aksi balasan atas insiden ini. Aboe pun menyatakan, memang sudah sepatutnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengkoordinasikan persoalan ini dengan Kapolri dan Panglima TNI. "Saya yakin aparat di lapangan pasti akan dapat dikendalikan oleh pimpinannya. Mereka pasti patuh pada sistem komando," jelasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat sangat menyesalkan insiden di Markas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKI) dan Markas Kepolisian Sektor
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan