Harusnya, Uang Nazaruddin Digunakan Bayar Carter Pesawat

BEKASI - Dana pemulangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dari pelariannya disoal oleh pengamat politik Universitas Indonesia Donny Gahral Adian. Menurut dia, biaya pemulangan sebesar Rp 4 miliar tak perlu dibebankan kepada APBN melainkan kepada pribadi Nazaruddin sendiri.

"Kalau dirunut ke belakang kebijakan pemerintah terhadap dua orang pelaku kejahatan seperti Malinda Dee dan Nazaruddin saya kira menciderai hati masyarakat. Malinda dalam pengobatannya menggunakan dana Jamkesmas, padahal dia bukan masyarakat tidak mampu. Saya kira pemerintah melakukan kekeliruan fatal dengan menggunakan dana Rp 4 miliar untuk pemulangan Nazaruddin," ujar Donny kepada saat ditemui usai buka puasa bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Cikarang, Bekasi Jawa Barat, Jumat (12/8).

Suami dari politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka ini mengatakan,  masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dana sebesar itu. Salah satunya adalah beberapa orang TKI yang bermasalah di luar negeri. "Tidak sensitif, banyak kasus TKI yang bermasalah seharusnya dipulangkan dengan dana tersebut. Keberpihakan pemerintah terhadap orang yang tidak berpunya masih lemah oleh pemerintah. Nazaruddin adalah orang  yang mampu dan bermasalah hukum malah dibantu dengan dana APBN," cetusnya.

Kebijakan pemerintah dalam menggunakan dana APBN untuk mengurusi koruptor menurut Donny adalah kebijakan yang berulang. Artinya, lanjut Donny, jika sudah berulang artinya pemerintah SBY-Boediono memilik tabiat yang tidak baik khususnya dalam membela kepentingan masyarakat kurang mampu.