Hasil Penelitian KY: Sistem Pengawasan Hakim Lemah

Sedangkan di pengadilan Tipikor, mekanisme pengawasannya baru sebatas merespon persoalan yang ada.  Hal itu karena minimnya penegasan dalam Undang-Undang. Kalaupun ada, kata dia, masih terbatas dan multitafsir.

”Untuk pengadilan hubungan industrial belum ada mekanisme atau proses pengawasan. Hal ini karena tidak adanya peraturan penunjang seperti SEMA (Surat Edaran MA) dan PERMA (Peraturan MA) terkait pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengawasan,” tandasnya. (kyd/jpnn)