Hasil Pengetesan Orang yang Diduga Terinfeksi Corona Diminta Transparan
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan Presiden Joko Widodo mendorong transparansi data atas kasus-kasus terkonfirmasi positif dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait lab pengujian virus corona (COVID-19).
"Kami sendiri apresiasi arahan Presiden untuk transparansi data dan mendorong koordinasi dengan daerah," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/3).
Namun, pihaknya berharap, kepada Kementerian Kesehatan untuk menjalankan arahan Presiden, khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan kepada orang-orang yang diduga memiliki atau terjangkit COVID-19.
Pemprov berharap, arahan Presiden soal koordinasi dengan daerah ditingkatkan juga dengan pengujian tidak dilakukan terpusat di Litbangkes Kemenkes saja, tetapi juga bisa dilakukan di Jakarta.
"Ini memang perlu dilakukan secara cepat. Karena kita tahu, hari ini saja baru diumumkan tadi jumlahnya 69, dua hari yang lalu 34 (orang positif, red.). Lompatannya cepat," ucap Anies.
Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta perlu mengetahui siapa saja, di mana saja, dengan maksud bisa langsung melakukan pelacakan atau "tracking" oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengenai kegiatan atau interaksi dengan siapa saja pasien positif tersebut, sehingga bisa segera dilakukan pantauan dan pengujian dengan cepat agar penyebaran tidak menjadi lebih luas lagi.
Untuk kesiapan, Jakarta memiliki tiga laboratorium yang statusnya Bio Safety Level (BSL 2+) yang bisa menjadi laboratorium pendamping Lab Penelitian Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan yang selama ini dipakai untuk pengujian, yakni Lab Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta, Lab Mikrobiologi Lembaga Eijkman, dan Lab Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UI.
"Kami berharap ketiganya bisa dipakai, tujuannya adalah begitu ada pribadi-pribadi yang harus diuji, kita bisa langsung uji, kita bisa langsung mendapatkan hasilnya karena dalam satu hari bisa selesai. Kemudian kita bisa langsung bisa mendeteksi di mana saja mereka, lalu langkah-langkah pengisolasian atau pembatasan pergerakan itu bisa kita kerjakan," ucapnya.
Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta perlu mengetahui siapa saja, di mana saja, dengan maksud bisa langsung melakukan pelacakan atau "tracking".
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya
- Menkes Sebut Virus Mpox atau Cacar Monyet Tidak Mengkhawatirkan seperti Covid-19
- Jilbab IKN