Hasil Pileg Bermasalah, Minta Pilpres Ditunda

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Aliansi Perjuangan Rakyat Indonesia, Lalu Hilman Afriandi menyatakan, berbagai kecurangan pemilu legislatif (pileg) sudah mengarah kepada tindak kejahatan.

Hal yang dia sesalkan, masyarakat yang sadar hukum dan politik membiarkan kejahatan pileg itu terus berlangsung secara transparan.

"Karena itu, Aliansi Perjuangan Rakyat Indonesia menyatakan, demi demokrasi, pemilu presiden sebaiknya ditunda sebelum sidang sengketa pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai dan berkeputusan tetap," kata Lalu Hilman Afriandi, dalam rilisnya, Kamis (12/6).

Dikatakan Lalu, setiap warga negara berhak menangkap pelaku kejahatan Pemilu yang diduga dilakukan oleh KPU dan jajarannya untuk kemudian diserahkan ke polisi guna diproses secara hukum. Karena secara faktual, banyak sekali terjadi perselisihan dan sengketa tentang pemilu yang tidak selesai di tingkat daerah hingga nasional.

"Artinya, dapat disimpulkan bahwa data hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten/Kota, Propinsi dan KPU Nasional masih bermasalah dan berisi data palsu hasil pencurian dan penggelembungan suara caleg/partai tertentu yang merupakan kejahatan pemilu," ujarnya.

MK sebagai penjaga keadilan dari sengketa pemilu menurut Lalu, memiliki kekuatan untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas atas dasar banyaknya tuntutan dari calon legislatif mengenai kecurangan pemilu.

"Kalau putusan MK tidak berkualitas, produktifitas MK hanya akan menjadi kejar tayang untuk menyelesaikan sengketa yang menumpuk. Rakyat Indonesia menuntut agar MK sebagai garda keadilan dapat menyelesaikan berbagai perkara tanpa meninggalkan substansi dari demokrasi sebagai ujung tombak," harapnya.

Untuk itu Aliansi Perjuangan Rakyat Indonesia menyatakan sikap menolak hasil Pemilu legislatif dan meminta aparat hukum menangkap, mengadili dan memenjarakan pelaku kecurangan pemilu.