Hasil Sidang Kasus 65, Luhut: Orang Lain Tidak Bisa Dikte Indonesia!
jpnn.com - JAKARTA—Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menolak keras hasil dan rekomendasi dari keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag.
Sidang itu menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966 dan diharuskan meminta maaf pada korban tragedi tersebut.
“Apa urusan dia. Dia kan bukan atasan kita. Indonesia punya sistem hukum sendiri. Saya tidak ingin orang lain mendikte bangsa ini. Bangsa ini bangsa besar,” tegas Luhut di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7).
Luhut mengatakan, Indonesia memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Karena itu, Luhut enggan mengomentari lebih jauh terkait hasil pengadilan rakyat tersebut.
“Enggak itu komentar saya. Beritahu mereka, saya keras mengenai itu,” pungkas purnawirawan Jenderal TNI tersebut. (flo/jpnn)
JAKARTA—Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menolak keras hasil dan rekomendasi dari keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penjelasan Tim Hukum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Perihal Merek dan Logo PITI
- Inilah yang KPK Dalami dari Ahok terkait Kasus Korupsi LNG
- Fachrul Razi Sebut Penambahan Masa Reses DPD RI Berpotensi Menjadi Masalah Hukum
- Lemkapi Harap Polri Sikat Mafia Pengirim PMI Ilegal
- Penjabat Gubernur Jatim Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis, Anggota DPD RI Lia Istifhama Mengapresiasi
- LPKR Catat Pertumbuhan Signifikan dalam Pengalihan Limbah Menuju Ekonomi Sirkular