Hasil Survei Charta Politika: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi per Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru lembaga Charta Politika menyatakan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla cukup baik dan stabil.
“Berkisar pada angka 65,9 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan survei Prediksi Hasil Akhir dan Konstelasi Isu Jelang Pemilihan Umum Serentak 2019, Senin (25/3) di Jakarta.
Yunarto menjelaskan jumlah 65,9 persen itu terdiri dari yang menyatakan sangat puas 14,8 persen, dan cukup puas 51,1 persen. Sisi lain, dalam survei itu juga diketahui bahwa ketiakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi – JK sebesar 29,7 persen.
Jumlah itu terdiri dari yang kurang puas 27,1 persen, dan tidak puas sama sekali 2,6 persen. Yang tidak menjawab 4,5 persen.
Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi - JK mengalami penurunan dan stagnasi. Berdasar survei, dari Oktober 2018-Januari 2019, terjadi penurunan dari 68,1 persen menjadi 65,8 persen. Pada Januari - Maret 2019 terjadi stagnasi.
BACA JUGA: Fadli Zon Yakin Jokowi tak Mampu Goyang Suara Prabowo di Banten
Dari sisi ketidakpuasan juga mengalami stagnasi. Oktober 2018 - Januari 2019 naik dari 29,7 persen menjadi 30,1 persen. Kemudian Januari - Maret 2019 turun dari 30,1 persen menjadi 29,8 persen.
Dalam survei terbaru ini, tingkat ketidakpuasan tertinggi terjadi di wilayah Sumatera. Yang tidak puas sama sekali empat persen, kurang puas 38 persen, sangat puas 9 persen dan cukup puas 45,5 persen.
Hasil survei terbaru lembaga Charta Politika menyebutkan angka tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi per daerah.
- Hasil Survei Terbaru Elektabilitas Paslon di Pilkada Purwakarta 2024, Selisih Jauh
- Kelimpahan Prabowo Effect, ASR-Hugua Punya Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Sultra
- Hasil Survei Terbaru Pilkada Palembang 2024: Elektabilitas Ratu Dewa Teratas, tetapi Stagnan
- Survei Charta: Pram-Doel Unggul di Pemilih Masyarakat Miskin Kota
- Survei Charta: Slogan Jakarta Menyala Lebih Melekat Dibandingkan Jakarta Baru
- Charta Politika: Tren Elektabilitas Pram-Doel Moncer