Hasil Survei: Kepuasan Terhadap Jokowi Merosot, Ganjar Capres Potensial Pertama
jpnn.com - JAKARTA - Lembaga survei Indonesia Political (Indopol Survey) merilis temuan terkait sikap publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 dan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjelang Pemilu 2024.
Survei Indopol tersebut dilakukan pada 6-12 November 2023 dengan melibatkan 1.250 responden yang diambil secara acak dan proporsional di 38 provinsi dengan kriteria minimal telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu.
Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling dengan margin of error survei +/- 2,85% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto menyatakan 47,42 persen publik menyatakan setuju, bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka setelah Putusan MK No 90 melahirkan politik dinasti, sementara yang tidak setuju hanya 28,15 persen.
Ratno menyebutkan terjadi kecenderungan negatif kepemimpinan Jokowi di akhir masa periode berkuasa.
Secara kualitatif, ke depan dibutuhkan figur kepemimpinan yang potensial yang bisa memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik.
"Melihat paslon capres-cawapres, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Karena sosok Mahfud MD yang punya pengalaman panjang dalam dunia penegakan dan penyelenggara hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, hal ini dibuktikan melaui pembentukan tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam," kata Ratno dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (28/11).
Dia menjelaskan, figur potensial yang kedua adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, karena sosok Anies Baswedan juga memiliki pengalaman dalam dunia reformasi hukum seperti keterlibatannya menjadi Ketua Komite Etik KPK pada 2013.
Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi merosot, yakni pada bidang pembukaan lapangan kerja serta penanganan kemiskinan.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto