Hasil Survei: Publik Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi
Selain itu, ada pula kondisi penegakan hukum yang dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja Jokowi.
LSI melalui survei 7 sampai 11 Januari 2023 didapatkan hasil, lebih banyak yang menilai keadaan penegakan hukum pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk sebesar 32.6 persen dibanding baik/sangat baik sebesar 27.6 persen.
Dibandingkan dengan survei pada 6 sampai 10 Oktober 2022, lebih banyak yang menilai kondisi penegakan hukum yang menyatakan buruk/sangat buruk sebesar 42.9 persen, dibanding baik/sangat baik sebesar 23.4 persen.
Berkaca dari tren kondisi penegakan hukum tersebut, LSI menyimpulkan mayoritas publik tetap merasa puas meskipun persepsinya negatif terhadap kondisi penegakan hukum.
Makin positif persepsinya, maka kepuasan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin negatif maka kepuasan makin rendah.
Terkait persoalan hukum, Solissa mendorong berbagai masalah hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya demi menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Pengakuan pelanggaran HAM berat masa lalu, kasus tragedi Kanjuruhan itu harus memberikan keadilan bagi para korban dan masyarakat itu akan berimplikasi terhadap kepuasan publik tentunya,” kata Solissa.(fri/jpnn)
Kinerja positif Jokowi dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum berhasil menjadi katrol peningkatan kepuasan terhadap pemerintah secara signifikan.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Puspoll Indonesia: Sumiatun-Ibnu Salim Unggul di Pilkada Lombok Barat
- Survei Elektabilitas Nasir-Wardan Unggul di Kampar, Wahid-Haryanto Moncer di Pekanbaru
- Hasil Survei Terbaru LSI soal Elektabilitas Paslon Pilkada Kota Bandung 2024, Tidak Mengejutkan
- Pilkada Lombok Timur: Elektabilitas Haerul Warisin-M Edwin Sudah Tak Terkejar
- Survei Axispol: Elektabilitas Muflihun-Ade Unggul di Pilkada Kota Pekanbaru
- Pilkada Muba: Elektabilitas Toha-Rohman Melesat, Lucianty-Syafaruddin Tiarap