Hasil Survei soal Politik Uang: Transfer ke Rekening hingga Bagi - bagi Pulsa

Untuk diketahui, jumlah TPS di Kota Malang mencapai 2.343 titik dan tiap TPS minimal ada satu pengawas. ”Semua pengawas TPS akan kami maksimalkan nanti, terutama pas saat masa tenang,” ungkapnya.
Selain itu, dia melanjutkan, pihaknya juga bakal memaksimalkan potensi panwascam di lima kecamatan. Jadi, semua titik rawan bisa dilakukan pengawasan. ”Panwascam juga harus turun bersama-sama nanti,” tandas dia.
Yang terpenting lagi, pihaknya mengimbau agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Karena semakin banyak yang mengawasi, maka pelanggaran pemilu akan mudah dicegah. ”Kami imbau masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan ini. Minimal kalau tahu ada pelanggaran, melaporkan ke kami,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Kota Malang Heru Mulyono menyatakan, pihaknya juga berupaya agar praktik culas politik uang bisa ditekan agar kualitas hasil Pemilu 2019 lebih baik. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. ”Kami nanti akan mengadakan rapat koordinasi tentang persiapan pemilu dan langkah apa saja yang harus disiapkan,” ungkap dia.
BACA JUGA: Pengakuan Caleg yang Gunakan Jasa Broker Suara, Oh Ternyata
Terpisah, dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari SIP MA PhD menyatakan, berdasarkan survei yang pernah dilakukan timnya, money politics tidak cukup efektif di daerah perkotaan. Namun, hal ini berbeda jika dilakukan di daerah pedesaan atau pinggiran yang mayoritas tingkat ekonominya menengah ke bawah.
”Kalau di perkotaan, pemilihnya cenderung rasional. Jadi, mereka tidak tergiur dengan pemberian uang untuk membeli hak politiknya,” kata pria yang mengajar di UB sejak 2007 ini.
Tak hanya itu, masih kata dia, politik uang juga tidak akan cukup efektif karena adanya kebiasaan warga. Yaitu, kadang uangnya diambil, tapi belum tentu dipilih pada saat pemilu berlangsung. ”Ini salah satu penyebab kenapa money politics nggak efektif di perkotaan,” tandasnya.
Potensi praktik culas money politics alias politik uang di Pemilu 2019 di Kota Malang diprediksi masih marak terjadi.
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- APMP Minta Bawaslu RI Tegas soal Dugaan Kecurangan di Pilkada Mimika
- Bawaslu Tegaskan Tak Ada Pelanggaran yang Dilakukan Aparat Kepolisian di Pilkada 2024
- Ketua KPPS Coblos Surat Suara Pram-Rano, Bivitri: Pasti Ada Instruksi
- Bawaslu Sampaikan Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024