Hasil Survei Terbaru: Enam Parpol Terancam Gagal ke Senayan

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Voxpol Center menggelar survei terkait elektabilitas partai politik peserta pemilihan umum 2019.
Temuan Voxpol Center, sebanyak tujuh partai berpeluang besar lolos ke DPR karena memiliki elektabilitas di atas empat persen sesuai ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
"Temuan kami, hanya ada tujuh partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen empat persen. Posisi teratas masih dipegang PDIP," ucap Pangi ditemui di Jakarta, Selasa (9/4).
Hasil survei Voxpol Center, PDIP memiliki elektabilitas tertinggi dengan 24,1 persen. Berturut-turut setelah itu Gerindra (19,3 persen), Golkar (9,5 persen), PKB (6,1 persen), Demokrat (5,7 persen), Nasdem (4,3 persen), dan PAN (4,1 persen).
Sementara itu, kata Pangi, terdapat tiga partai yang berpeluang lolos ke parlemen meskipun tidak memiliki elektabilitas di bawah empat persen yakni PKS (3,9 persen), PPP (2,9 persen), dan Perindo (3,3 persen).
BACA JUGA: Hasil Survei Voxpol Center: Elektabilitas Jokowi – Ma’ruf 48,8%
Dia mengatakan, tiga partai itu wajib memaksimalkan waktu kampanye agar lolos ke parlemen. Menurut dia, waktu kampanye lebih seminggu ini cukup untuk menaikkan elektabilitas.
"Di atas kertas, tiga partai ini memang belum empat persen elektabilitasnya. Namun, mempertimbangkan margin of error, ketiganya masih berpeluang lolos," ucap dia.
Hasil survei terbaru yang dilakukan Voxpol Center, ada enam partai politik berpotensi besar gagal masuk ke Senayan.
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Evaluasi Semester I Pemerintahan Prabowo – Gibran, Panca Pratama: Publik Merasa Puas
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI
- Civil Society For Police Watch Merilis Hasil Survei Tentang Urgensi Digitalisasi Kepolisian, Hasilnya?
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Tanggapi Survei LPI, Pengamat Unhan: Survei Bagian dari Pendidikan Politik