Hasil Survei Terbaru Ungkap Sejumlah Alasan Polri Perlu Reformasi dan Reposisi

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru Civil Society for Police Watch menunjukkan publik menilai reposisi dan reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak untuk dilakukan.

Alasan utama reformasi dan reposisi untuk peningkatan kualitas SDM, profesionalitas dan akuntabilitas di tubuh institusi Polri.

Survei Civil Society for Police Watch ini dilakukan pada 10-14 Februari 2025 terhadap 1.200 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error survei kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Survei dilakukan denga wawancara tatap muka dan formplus. Petugas surveyor mayoritas adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai survei dari tim pusat.

“Dalam survei kali ini, kami memotret tingkat kepuasan atau kinerja Polri, kebutuhan serta alasan reposisi dan reformasi Polri. Mayoritas publik menilai reposisi dan reformasi Polri mendesak dan penting demi perbaikan Polri ke depannya, peningkatan SDM, profesionalitas dan akuntabilitas di internal Polri sehingga pelaksanaan tugas pokok kepolisian Indonesia optimal seperti menjaga keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat,” ujar Peneliti dan Penulis Civil Society for Police Watch, Gian Kasogi saat rilis hasil survei bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri Dalam Desain Politik Hukum Indonesia' di Balairung Hotel, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/02/2025).

Gian mengatakan mayoritas publik setuju dengan isu reposisi Polri dengan tingkat persetujuan 71,5 persen dengan perincian responden yang menjawab cukup setuju sebesar 30,8 persen, sangat setuju 7,1 persen dan setuju 33,6 persen.

Sementara yang menjawab tidak setuju dengan isu reposisi Polri sebesar 2,1 persen, kurang setuju 11,2 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 15,2 persen.

“Lalu alasan publik perlunya reposisi Polri ini adalah responden yang menjawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri sebesar 7,3 persen, untuk menata struktur organisasi Polri sebesar 15,3 persen, untuk mentransformasikan layanan publik sebesar 22,7 persen, untuk meningkat, untuk meningkatkan reaksi tanggap darurat sebesar 18,1 persen, untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sebesar 20,3 persen. Lainnya sebesar 12,2 persen dan responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 4,1 persen," ujar Gian.