Hasil Tes CPNS Kubu Raya Dibatalkan

Robertus menjelaskan pemerintah daerah harus sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat dalam penerimaan CPNS. Kerjasama harus dilakukan dengan perguruan tinggi negeri. Dalam penerimaan pegawai, pemerintah kabupaten dan wali kota harus berkoordinasi dengan Gubernur. ”Mereka (Kubu Raya) menyatakan tidak koordinasi. Saat persiapan menyatakan iya. Tetapi empat hari sebelum tes lalu katakan tidak,” ungkap Robertus.

Pembatalan CPNS Kubu Raya 2010 sudah melalui proses pengkajian dari pelaksana tes tersebut. Ada enam butir fakta dari tim verifikasi. Pertama, pelaksanaan pengadaan CPNS Kubu Raya tidak dikoordinasikan dengan Gubernur Kalbar.

 

Kedua, pemerintah daerah Kubu Raya dalam pembuatan soal ujian dan pengolahan hasil ujian tidak bekerjasama dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Ketiga, dari jumlah peserta ujian sebanyak 3.952 ditemukan 2.996 LJK tidak ditandatangani peserta ujian, dan 956 ditandatangani peserta.

 

Keempat, dari 236 peserta ujian yang dinyatakan lulus oleh Bupati Kubu Raya, terdapat 212 LJK tidak ditandatangani dan hanya 24 LJK yang ditandatangani peserta ujian. Kelima, dari 24 LJK yang ditandatangani peserta ujian, terdapat 13 yang tulisan dan tandatangannya ada kemiripan. Terakhir, pelaksanaan ujian diadakan pada 4 Desember 2010, tetapi pada 52 LJK yang ditandatangani sebelum dilakukan ujian yaitu tertanggal 4 November 2010 dan memiliki kesamaan tulisan.