Hasil Tes Terbuka Tak Boleh Dijadikan Dasar Copot Lurah

"Sah saja ada pergantian, asalkan dilakukan saat masa jabatan lurah dan camat definitif sudah berakhir. Bagaimanapun, lelang jabatan ini hanya bersifat memotret kapasitas kerja seorang lurah dan camat, bukan untuk mengeksekusi jabatan mereka," katanya, ketika dihubungi Selasa (30/4).

Ia menambahkan, penataan terhadap posisi camat-lurah ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, SK pengangkatan itu menyangkut strata kepangkatan, jabatan, dan masa jabatan. "Jadi, gubernur tidak bisa seenaknya mencopot atau memutasi pejabat lurah maupun camat di tengah masa jabatannya," ujar Fajrul.

Jika aturan tersebut dinodai, bisa saja para lurah maupun camat mengajukan tuntutan ke PTUN, jika posisi mereka dilelang saat tengah menjabat. "Apalagi kalau mereka sampai di demosi (penurunan pangkat). Sangat mungkin di-PTUN-kan," imbuh Fajrul. (asp)