Hasrul Azwar Bilang Jika Tidak Islah, PPP Bakalan Seperti Ini
jpnn.com - JAKARTA - Politikus PPP Hasrul Azwar berharap kedua kubu yang berselisih di partainya bisa segera mencapai kesepakatan damai. Menurutnya, langkah itu adalah yang terbaik untuk PPP ke depan.
"Kalau tidak (islah) bisa hancur PPP," kata Hasrul saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11) malam.
Hal ini disampaikannya menyikapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Kemenkum HAM mengenai pengesahan susunan pengurus versi Romahurmuziy. Dengan keluarnya putusan tersebut maka sekarang belum ada kepengurusan DPP PPP yang dianggap sah oleh pemerintah.
Meski terdaftar sebagai pengurus DPP PPP kubu Romi, Hasrul tak setuju jika salah satu kubu mengklaim sebagai pengurus yang sah. Menurutnya, baik kubu Romi maupun Djan Faridz harus bersatu menggelar Muktamar untuk memilih pemimpin baru.
"Pendapat saya, menyatukannya harus Muktamar. Apa seandainya seperti itu, salah satu saja yang klaim sebagai pengurus sah sudah cukup? Nanti ada yang bisa terbawa," ucap ketua Fraksi PPP DPR versi Romi ini.
Pria asal Sumatera Utara ini pun mengaku sudah mulai mendekati senior PPP dari kedua pihak untuk mendiskusikan Muktamar Islah. Dia berharap ada banyak petinggi PPP yang juga mendambakan perdamaian.
"Begini lho, masa Golkar saja yang nasionalis bisa islah, PPP tidak," pungkas anggota Komisi III DPR ini. (dil/jpnn)
JAKARTA - Politikus PPP Hasrul Azwar berharap kedua kubu yang berselisih di partainya bisa segera mencapai kesepakatan damai. Menurutnya, langkah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rapat di DPR, Bahlil Ungkap Rencana Ubah Pengecer Gas Melon Jadi Subpangkalan
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Anggota Komisi VI DPR Mengkritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM Soal Distribusi LPG 3 Kg
- Hasil Pertemuan Badan Aspirasi dengan Honorer akan Diteruskan ke Pimpinan DPR
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen bagi Negara BRICS, Demokrat Dorong Insentif untuk Industri-UMKM