Hasto Curigai Gerindra Tak Suka Indonesia Kuasai Freeport

“Izin ini membutuhkan clearance dari KLHK terkait isu lingkungan PTFI. Tanpa IUPK dan clearance KLHK berdasarkan agreement, Inalum tidak bisa menyelesaikan seluruh tahapan. Ini yang harus dipahami oleh Fraksi Gerindra," jelas Hasto.

Hasto menjelaskan, proses negosiasi terkait divestasi PTFI memang tak mudah dan berlangsung lama. Saat Sudirman Said menjabat menteri ESDM, kata Hasto, negosiasi soal divestasi PTFI sampai memunculkan hiruk pikuk dan kegaduhan.

Namun, kata Hasto, titik terang muncul ketika Ignasius Jonan menjadi menteri ESDM menggantikan Sudirman. Menurut Hasto, ada pendekatan komprehensif hingga ada perjanjian induk atau head agreement soal divestasi PTFI.

Oleh karena itu Hasto menilai Gerindra menunjukkan inkonsistensi dalam menyikapi divestasi PTFI. Sebab, selama ini Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto getol menyuarakan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan kekayaan alam oleh negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, kader Gerindra di DPR justru menjadikan divestasi PTFI sebagai retorika. Padahal, kata Hasto yang juga sekretaris jenderal PDI Perjuangan, seluruh elemen bangsa mestinya kompak demi demi kepentingan nasional.

“PDI Perjuangan terkait dengan divestasi Freeport justru ingin melihat konsistensi sikap Gerindra, apakah sejalan dengan pidato Pak Prabowo yang selama ini justru menyuarakan pentingnya menjalankan Pasal 33. Jangan persempit politik hanya dalam ruang retorika,” pungkasnya.(tan/jpnn)