Hasto Ingatkan Kubu Prabowo Tak Suuzan soal 31 Juta Pemilih

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta partai-partai di kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tak berburuk sangka terkait tambahan 31 juta pemilih Pemilu 2019 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, jika kubu Prabowo - Sandi menemukan keanehan dalam data itu sebaunya segera melapor.
"Mengelola bangsa dan negara tidak boleh dengan syak wasangka, harus disertai dengan bukti. Kalau segala sesuatunya ditinjau dari perspektif negatif, kapan kita majunya sebagai bangsa?” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Hasto menilai sistem demokrasi Indonesia sudah transparan sehingga tidak bisa dimanipulasi. Hasto pun mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi praktik berdemokrasi.
"Mari perbaiki. Karena kami semua punya komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," jelas dia.
Sebelumnya sejumlah elite partai pendukung Prabowo - Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menanyakan masuknya 31 juta data baru ke dari Kemendagri beberapa waktu lalu. Mereka menilai Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang mencapai 196 juta jiwa yang setelah diverifikasi menjadi 185 juta jiwa sudah vinal.(tan/jpnn)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta kubu Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno melapor jika memang ada kejanggalan dalam tambahan data 31 juta pemilih.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Kader PDIP Wali Kota Semarang Akhirnya Berangkat Retret di Akmil Magelang
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif