Hasto Komentari Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Deklarasi di Museum, Pedas!
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut semua pihak sebaiknya dalam berpolitik bisa menaati aturan dan tidak melanggar ketentuan kepemiluan.
Dia mengatakan itu demi menanggapi dilaporkannya Bakal Capres 2024 Prabowo Subianto ke Bawaslu.
Diketahui, Prabowo dilaporkan karena deklarasi pencapresan Ketum Gerindra itu dilaksanakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada Minggu (13/8).
"Kami ini berpolitik dengan menaati aturan main. Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya," kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).
Hasto kemudian mempertanyakan nasib bangsa ke depan ketika ada ada calon pemimpin dalam kontestasi sudah diduga melanggar aturan kepemiluan.
"Ketika dalam proses saja sudah melanggar UU, bagaimana nanti," tanya dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto mengatakan kejadian museum dipakai deklarasi pencapresan bisa menjadi pelajaran para peserta kontestasi politik.
Utamanya, kata dia, untuk tidak menjadikan museum sebagai tempat aktivitas politik praktis seperti deklarasi pencapresan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan nasib bangsa ke depan ketika ada calon pemimpin dalam sebuah kontestasi diduga melanggar aturan kepemiluan.
- ART Berterima Kasih kepada Presiden yang Mengingatkan TNI-Polri soal Mandat Rakyat
- Prabowo Ingatkan Anggota TNI-Polri untuk Mengayomi dan Melindungi Rakyat
- Pertamina Meluncurkan Diesel X, BBM Ramah Lingkungan Berstandar Euro V
- Bicara di Hadapan Menteri Nusron, Deddy PDIP Desak Pengusutan Skandal Pagar Laut
- Kemkomdigi Mencatatkan Sejumlah Langkah Strategis pada 100 Hari Pertama
- Wakili 100 Pengusaha, Anindya Bakrie Sampaikan Hasil Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India ke Prabowo