Hasto Komentari Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Deklarasi di Museum, Pedas!

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut semua pihak sebaiknya dalam berpolitik bisa menaati aturan dan tidak melanggar ketentuan kepemiluan.
Dia mengatakan itu demi menanggapi dilaporkannya Bakal Capres 2024 Prabowo Subianto ke Bawaslu.
Diketahui, Prabowo dilaporkan karena deklarasi pencapresan Ketum Gerindra itu dilaksanakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada Minggu (13/8).
"Kami ini berpolitik dengan menaati aturan main. Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya," kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).
Hasto kemudian mempertanyakan nasib bangsa ke depan ketika ada ada calon pemimpin dalam kontestasi sudah diduga melanggar aturan kepemiluan.
"Ketika dalam proses saja sudah melanggar UU, bagaimana nanti," tanya dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto mengatakan kejadian museum dipakai deklarasi pencapresan bisa menjadi pelajaran para peserta kontestasi politik.
Utamanya, kata dia, untuk tidak menjadikan museum sebagai tempat aktivitas politik praktis seperti deklarasi pencapresan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan nasib bangsa ke depan ketika ada calon pemimpin dalam sebuah kontestasi diduga melanggar aturan kepemiluan.
- Saat Melantik Pengurus Baru Partai Hanura, OSO: Kami Mendukung Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Prabowo Subianto dan Relasinya dengan Umat Islam
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- 6 Bulan Prabowo-Gibran: 74 Persen Puas, tetapi Ekonomi Penuh Tantangan