Hasto Kristiyanto Dapat Informasi soal Menteri Kabinet Kerja II
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi punya waktu paling lama 14 hari kerja sejak mengucapkan janji jabatan berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kementerian.
Namun, dari informasi yang dia dapat, Jokowi akan mengumumkan daftar menteri di Kabinet Kerja jilid II paling lambat pada Rabu (23/10).
"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup, tetapi kami tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau, paling lambat Rabu," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Jumat (18/10).
Hasto melanjutkan, pihaknya mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk memilih menteri dengan dasar rekam jejak, kepemimpinan, intergritas dan kemampuan bekerja sama.
"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tutur Hasto.
Dari Jokowi sendiri mengungkapkan, dia akan menyampaikan daftar kabinet ke publik tidak lama setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"Mbok ya sabar, paling sehari, dua hari. Paling lama tiga hari, nanti kan juga tahu. Mungkin bisa Minggu, bisa juga Senin, bisa Selasa," ucap Jokowi usai silaturahmi dengan Wapres Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10). (tan/jpnn)
Hasto Kristiyanto juga mengingatkan Jokowi untuk memilih menteri dengan dasar rekam jejak dan mampu bekerja sama.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi